Sabtu, 21 September 2013

Batas-batas wilayah laut

Dewasa ini, masalah wilayah lautan memperoleh dasar hukum dengan adanya Konferensi Hukum Laut Intemasional III tahun 1982 yang diselenggarakan oleh PBB atau United Nations Conference on The Law of The Sea (UNCLOS) di Jamaica. Konferensi PBB itu ditandatangani oleh 119 peserta dari 1 17 negara dan 2 organisasi kebangsaan di dunia tanggal 10 Desember 1982.
Dalam bentuk traktat multilateral, batas-batas laut terinci sebagai berikut.
a.    Batas Laut Teritorial
Setiap negara mempunyai kedaulatan atas laut teritorial yang jaraknya sampai 12 mil laut, diukur dari garis lurus yang ditarik dari pantai.
b.    Batas Zona Bersebelahan. Sejauh 12 mil laut di luar batas laut teritorial atau 24 mu dari pantai adalah batas zona bersebelahan. Di dalam wilayah ini negara pantai dapat mengambil tindakan dan menghukum pihak-pihak yang melanggar undang-undang bea cukai, fiskal, imigrasi, dan ketertiban negara.
c.    Batas Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) ZEE adalah wilayah laut dari suatu negara pantai yang batasnya 200 mil taut diukur dari pantai. Di dalam wilayah ini, negara pantai yang bersangkutan berhak menggali kekayaan alam lautan serta melakukan kegiatan ekonomi tertentu. Negara lain bebas berlayar atau terbang di atas wilayah itu, serta bebas pula memasang kabel dan pipa di bawah lautan itu. Negara pantai yang bersangkutan berhak menangkap nelayan asing yang kedapatan menangkap ikan dalam ZEE-nya.
d.    Batas Landas Benua
Landas benua adalah wilayah lautan suatu negara yang lebih dari 200 mil laut. Dalam wilayah ini negara pantai boleh mengadakan eksplorasi dan eksploitasi, dengan kewajiban membagi keuntungan dengan masyarakat internasional.

Praktek-praktek kenegaraan pada masa lalu mamperlihatkan adanya kecenderungan pemilikan wilayah laut oleh negara-negara tertentu. walaupun pemilikan tersebut harus memperhatikan kepentingan masyarakat dunia dalam bentuk kebebasan pelayaran.
Dalam tahun-tahun berikut, semua negara sepakat bahwa negara dapat memiliki laut sepanjang pantainya, tetapi laut lepas harus bebas bagi semua orang. Pada perkembangan lebih lanjut, tuntutan terhadap lebar laut negara-negara pantai tidak sama karena tiap negara mempunyai tujuan atau kepentingan yang berbeda.
Menurut konsepsi umum yang sekarang berlaku demi menjamin keselamatan negara, setiap negara berhak menganggap bagian laut tertentu yang berbatasan dengan daratan sebagai bagian wilayahnya (laut teritorial). Dalam laut teritorial dapat diberlakukan semua ketentuan negara yang bersangkutan.
Pada awal penentuan lebar wilayah laut teritorial, masih terjadi silang pendapat. Misalnya, Australia dan Kanada menetapkan lebar laut 3 mil, sedangkan El Salvador menetapkan 200 mil. Demikian juga, Indonesia berdasarkan Territoriale Zee en Maritime Kringen Ordonantie 1939 menentukan lebar wilayah lautnya hanya 3 mil, diukur dari garis terendah pantai tiap pulau di Indonesia.

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar